Sun. Feb 23rd, 2020

Perangkat Desa Purbolinggo Minta Ganti Lahan SMK N 1, Ini Kata Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung Timur

Lampung Timur, (IKN) – Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang baru saja dibangun Tahun Anggaran 2019 lalu, kembali disoal, pasalnya, warga dan Perangkat Desa setempat meminta Pemerintah Kabupaten membayar ganti rugi lahan.

Hal itu disampaikan Teguh Suyatman Sekretaris Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur diruang Fraksi PKS Rabu 05/02/20 kepada sejumlah wartawan.

Menurut Teguh, para perangkat Desa Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo tersebut datang kekantor DPRD dudampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Purbolinggo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta perwakilan Polsek Purbolinggo.
Rapat dengar pendapat diwakili Komisi IV dan Komisi I DPRD.

Dalam rapat, para masyarakat dan perangkat Desa Tegalgondo menyampaikan usulan kepada lembaga Legislatif agar dapat menyetujui usulan anggaran ganti rugi lahan SMK N 1 Purbolinggo sesuai NJOP.

Menurut Teguh Suyatman, usulan atau tuntutan itu tidak sesuai aturan, sebab, kata dia, lahan yang telah berdiri SMKN 1 itu adalah lahan milik Desa, dan saat ini, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Disdikbud) Provinsi Lampung pun telah mendirikan bangunan USB senilai 2,7 Milyar.

,”Kan aneh, bangunanya sudah berdiri oleh Disdikbud Provinsi, kok sekarang tiba-tiba perangkat dan masyarakat Desa datang ke kami minta kita agarmenyampaikan usulan kepada pemda Lampung Timur untuk menganggarkan biaya penggantian lahan di SMK itu,” tandas Teguh Suyatman.

Dalam kesempatan sama, Awalriadi pun menyampaikan sedikit rasa penasaranya, perihal undangan rapat tersebut, dimana dalam undangan tampa menyebutkan perihal rapat tentang dan dengan lembaga mana.
“Dalam undangan melalui Wats App hanya menyebutkan rapat dengar pendapat, tampa agenda tentang apa rapat itu,” jujur Awalriadi dari Fraksi PKS.

Pada bagian lain, Azhari Nizar Ketua LSM Tegakan Amanat Rakyat (Tegar) Lampung Timur justru menanggapi perihal pengajuan ganti rugi lahan SMKN 1 Purbolinggo kepada Pemerintah Kabupaten.
,”Jelas ini ada indikasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin menikmati keuntungan dari anggaran itu, sebab Pemerintah melalui Disdikbud Provinsi telah mendirikan SMK iti, tentu telah melalui persyaratan, memang aneh sekarang ini,” tegas Azhari Nizar. (DS/VR-1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *