Sat. Jan 25th, 2020

Bantah Terima Fee Rp1 Miliar Tapi Dinas ESDM Lampung Tetap Izinkan PT LIP Nambang Pasir di Wilayah Cagar Alam Gunung Krakatau

Bandar Lampung (IKN) – Kepala Dinas ESDM Lampung Prihatono membantah pihaknya menerima uang sekitar Rp1 miliar untuk mengegolkan izin tambang pasir kepada PT Lautan Indonesia Persada. Prihatono menyatakan hal itu, Rabu 18 Desember 2019, untuk membantah isu yang beredar saat warga terus-menerus unjuk rasa menolak pertambangan pasir di perairan Krakatau, tetapi tetap diperbolehkan oleh Dinas ESDM.

Prihantono mengatakan yang mengeluarkan izin adalah Gubernur Lampung lewat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada 26 Maret 2015 yang lalu. Melibatkan dinas lain, seperti Perikanan dan Lingkungan Hidup. ESDM tidak merekomendasi pencabutan izin PT LIP meski warga terus protes, demikian Prihatono, karena kekhawatiran akan dituntut oleh perusahaan. Itu sebabnya ia lebih memilih IUP dibiarkan hingga Maret 2020.

Dinas ESDM bersikukuh memperbolehkan penyedotan pasir di kawasan Krakatau dan Sebesi, Lampung Selatan, meski bertahun-tahun diprotes warga dan perairan tersebut tak diperbolehkan menjadi tambang komoditas sejenis. Usai rapat kerja dengan Komisi II DPRD Lampung, Senin 2 Desember 2019.

Kepala Dinas ESDM Prihatono mengatakan meski Peraturan hanya  memperbolehkan tambang minyak dan gas, masih ada aturan peralihan yang mengizinkan PT Lautan Indah Persada beroperasi hingga Maret 2020. Prihatono tertawa hambar menanggapi lokasi penambangan PT LIP yang tidak sesuai dengan muatan perizinan. Ia juga menertawakan protes masyarakat yang tidak berhenti mengadakan aksi untuk menyetop penyedotan pasir.

Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, yang ikut dalam rapat kerja, mengatakan Dinas ESDM mempertahankan izin PT LIP hingga Maret 2020. Namun, karena terus-menerus diprotes warga dari awal, ia meragukan pengeluaran izin setelah memperoleh analisis dampak lingkungan.

PT LIP memperoleh izin penyedotan pasir sejak Tahun 2014, mendapat protes dari warga sejak Tahun 2015. Masyarakat terus melakukan unjuk rasa karena menganggap penyedotan pasir sebagai penyebab longsornya Gunung Anak Krakatau pada 28 Desember 2018, memicu tsunami, dan menewaskan ratusan orang di Lampung Selatan dan Banten.

Pemicu Longsor

Tambang pasir PT Lautan Indonesia Persada diduga menjadi pemicu longsornya  kawasan Gunung Krakatau dan tsunami di Lampung Selatan dan Banten, yang menewaskan 400-an orang  dan ribuan lainnya luka 22 Desember 2018 lalu. Warga Lampung Selatan, yang diwakili Forum Masyarakat Lampung Selatan dan Aliansi Masyarakat Kecamatan Rajabasa, menyatakan hal itu, Senin 16 Desember 2019, saat unjuk rasa dan berdialog dengan Komisi 2 dan 3 DPRD Lampung.

Menurut Wakil Forlas Yandi Efendi dan Jauhari, warga dan para tetua di pesisir Lampung Selatan mengamati letusan gunung Anak Krakatau dari hari ke hari. Pada malam itu, letusan tidak terlalu berbahaya. Setelah itu muncul tsunami, yang belakangan disebut disebabkan longsor.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan warga dan LSM, terutama Walhi, sudah menentang pertambangan pasir di sekitar Krakatau sejak Tahun 2008, namun izinnya tetap diberikan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2015.

Para wakil Forlas juga mengherankan kecongkakan Kepala Dinas ESDM yang terus menyebutkan PT LIP berhak menambang karena masih memiliki izin, padahal sudah diprotes warga sejak lama dan tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Lampung.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail melihat aspirasi warga Lampung Selatan harus segera ditanggapi Pemerintah Provinsi, dengan menyetop pertambangan dan dan tidak memberikan izin lagi  kepada PT LIP, karena izinnya habis Maret 2020 mendatang. (ltv/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *